Berikut Peraturan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan Bina Usaha Kehutanan

Untuk download, klik link di bawah ini

Tahun 2012

  1. P.4/menhut-II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
  2. P.3/Menhut-II/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

Tahun 2011

  1. P.69/Menhut-II/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012
  2. P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  3. P.64/Menhut-II/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
  4. P.63/Menhut-II/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
  5. P.62/Menhut-II/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
  6. P.61/Menhut-II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon 2011
  7. P.60/Menhut-II/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Dan Rencana Teknik Tahunan Di Wilayah Perum Perhutani
  8. P.59/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
  9. P.57/Menhut-II/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2012
  10. P.56/Menhut-II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
  11. P.55/Menhut-II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman
  12. P.54/menhut-II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan  Produksi Model
  13. P.45/menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
  14. P.44/Menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
  15. P.43/Menhut-II/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.4/Menhut-II/2009 Tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
  16. P.42/Menhut-II/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
  17. P.41/menhut-II/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
  18. P.24/Menhut-II/2011 tanggal 18 April 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
  19. P.19/Menhut-II/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan
  20. P.18/Menhut-II/2011, tanggal 30 maret 2011, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  21. P.17/Menhut-II/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
  22. P.15/Menhut-II/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.69/Menhut-II/2006 Tentang Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)
  23. P.14/Menhut-II/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Izin Pemanfaatan Kayu
  24. P.9/Menhut-II/2011, tanggal 04 Pebruari 2011, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
  25. P.7/Menhut-II/2011, tanggal 02 Pebruari 2011, tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  26. P.6/Menhut-II/2011, tanggal 31 Januari 2011, tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan
  27. P.5/Menhut-II/2011, tanggal 31 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
  28. P.4/menhut-II/2011, tanggal 14 Januari 2011, tentang Pedoman Reklamasi Hutan

Tahun 2010

  1. P.50/Menhut-II/2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
  2. P.42/menhut-II/2010, tanggal 14 September 2010, tentang Sistem Perencanaan Hutan
  3. P.43/Menhut-II/2010, tanggal 14 September 2010, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2005 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan atau pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
  4. P.40/Menhut-II/2010, tanggal 20 Agustus 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
  5. P.39/Menhut-II/2010, tanggal 11 Agustus 2010, tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
  6. P.36/Menhut-II/2010, tanggal 02 Agustus 2010, tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
  7. P.34/Menhut-II/2010, tanggal 29 Juli 2010, tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
  8. P.33/Menhut-II/2010, tanggal 29 Juli 2010, tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
  9. P.32/Menhut-II/2010, tanggal 29 Juli 2010, tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
  10. P.31/menhut-II/2010, tanggal 07 Juli 2010, tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak
  11. P.29/Menhut-II/2010, tanggal 25 Juni 2010, tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu
  12. P.23/Menhut-II/2010, tanggal 01 Juni 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-V/2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
  13. P.20/Menhut-II/2010, tanggal 26 April 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
  14. P.15/Menhut-II/2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
  15. P.12/Menhut-II/2010, tanggal 17 Pebruari 2010, tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
  16. P.10/Menhut-II/2010, tanggal 01 Pebruari 2010, tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
  17. P.7/Menhut-II/2010, tanggal 26 januari 2010, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
  18. P.6/Menhut-II/2010, tanggal 26 Januari 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
  19. P.4/Menhut-II/2010, tanggal 12 Januari 2010, tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
  20. P.01/Menhut-II/2010, tanggal 05 Januari 2010, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tahun 2009

  1. P.70/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009, tentang 8(delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
  2. P.69/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU – PHP2H)
  3. P.65/Menhut-II/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
  4. P.64/menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
  5. P.63/Menhut-II/2009, tanggal 14 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi
  6. P.60/Menhut-II/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.
  7. P.58/Menhut-II/2009, tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman.
  8. P.56/Menhut-II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
  9. P.53/Menhut-II/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu
  10. P.50/Menhut-II/2009, 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
  11. P.49/Menhut-II/2009, 27 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
  12. P.48/Menhut-II/2009, 22 Juli 2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000
  13. P.47/Menhut-II/2009, 22 Juli 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan
  14. P.46/Menhut-II/2009, 22 Juli 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi
  15. P.45/Menhut-II/2009, 22 Juli 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
  16. P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.
  17. P.38/Menhut-II/2009, 12 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  18. P.37/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.
  19. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  20. P.35/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (PROKALINO)
  21. P.34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
  22. P.33/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
  23. P.30/Menhut-II/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
  24. P.29/Menhut-II/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
  25. P.28/Menhut-II/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
  26. P.26/Menhut-II/2009, tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
  27. P. 24/Menhut-II/2009, tanggal 1 April 2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  28. P. 23/Menhut-II/2009, tanggal 1 April 2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
  29. P.22/Menhut-II/2009, tanggal 1 April 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
  30. P.21/Menhut-II/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
  31. P.19/Menhut-II/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
  32. P.18/Menhut-II/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
  33. P.17/Menhut-II/2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  34. P.16/Menhut-II/2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
  35. P.15/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
  36. P.14/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
  37. P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
  38. P.9/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
  39. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
  40. P.7/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
  41. P.6/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
  42. P.5/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009

Tahun 2008

  1. P.70/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (telah diubah melalui P.26/Menhut-II/2010)
  2. P.69/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
  3. P.68/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
  4. P.65/Menhut-II/2008 tanggal 14 Nopember 2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin.
  5. P.64/Menhut-II/2008 Tanggal 14 Nopember 2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.
  6. P.63/Menhut-II/2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur dalam Rangka Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau Hutan Tanaman.
  7. P.62/Menhut-II/2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.
  8. P.61/Menhut-II/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.
  9. P.58/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
  10. P.56/Menhut-II/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.
  11. P.53/Menhut-II/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).
  12. P.52/Menhut-II/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
  13. P.47/Menhut-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
  14. P.46/Menhut-II/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Struktural Dan Non Struktural Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.
  15. P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
  16. P.42/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari.
  17. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
  18. P.36/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi.
  19. P.35/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. (lampiran)
  20. P.22/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar-Menukar Kawasan Hutan
  21. P.17/Menhut-II/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu atau Hasil Lelang
  22. P.16/Menhut-II/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi Yang Dapat Memperoleh Fasilitas Kredit atau Pembiayaan dengan Penjaminan
  23. P.15/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.
  24. P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.
  25. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman I Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
  26. P.9/Menhut-II/2008, tanggal 24 Maret 2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.
  27. P.7/Menhut-II/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
  28. P.3/Menhut-II/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (lampiran)

 

Popular Posts

Praktek Lapangan Dik

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga teknis kehutanan, Direktorat Jenderal Bina ...

Keterbukaan Informas

Dalam rangka keterbukaan informasi publik, BP2HP XI Banjarbaru telah meluncurkan ...

Pembinaan Pegawai BP

Sumber daya manusia sebagai sumber daya strategis merupakan potensi organisasi ...

Perkembangan SVLK di

Berikut daftar Unit Manajemen di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ...

Website REDD

Dalam rangka menyediakan informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan ...